Berita

Daftar Tagihan Utang ke AISA Diluar Dugaan

Bak cerita bersambung, kasus restrukturisasi utang lewat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas empat entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) terus menyuguhkan kejutan. Yang terbaru nilai tagihan dari AISA melambung. Adapun da l am proses PKPU, tagihan membesar lantaran datang dari perusahaan terafilisasi. Kedok itu terbuka pasca permohonan PKPU oleh PT Hardo Soloplast dengan no perkara 15/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga Smg dikabulkan 9 Agustus 2018 lalu.

Permohonan ini melibatkan empat entitas anak usaha AISA yakni PT Sukses Abadi Karya Inti; PT Dunia Pangan; PT Jatisari Srirejeki; dan PT Indo Beras Unggul. Padahal, dalam permohonannya, Hardo Soloplast hanya menagih utang ke Sukses Abadi Rp 46,5 juta dari utang produksi karung beras. Adapun, ketiga usaha lainnya turut jadi termohon karena memberi jaminan (corporate guarantee) atas tagihan-tagihan Hardo Soloplast ke Sukses Abadi.

Menurut pengurus PKPU Suwandi, dalam proses PKPU, selama jangka waktu pendafaran tagihan hingga 12 September 2018, pengurus menerima tagihan 6 kreditur dengan total tagihan Rp1,39 triliun. Perinciannya: tiga dari enam kreditur merupakan kreditur separatis (dengan jaminan) dari tiga sindikasi ban: Rabbobank; Maybank; dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ dengan total tagihan Rp1,27 triliun. Sisanya: dari tiga kreditur konkuren (tanpa jaminan) dengan tagihan Rp120 miliar. Setelah batas waktu pendaftaran, masih banyak kreditur yang mendaftarkan tagihan. Yakni 58 kreditur yang telat mendaftar, dengan tagihan Rp 2,43 triliun. Dari itu, segede Rp2,4 triliun dari tagihan perusahaan terafiliasi.

“Intinya yang tak telat 6 kreditur, totalnya 60-an kreditur. Selain tagihan konkuren yang telat, ada tagihan tera?liasi kurang lebih Rp 2 triliun,” tandas Suwandi kepada media, Senin (24/9). Meski demikian, Suwandi, sebagai pengurus PKPU telah mengambil sikap untuk tak memberikan hak suara dalam pemungutan suara (voting) kelak atas tagihan terafiliasi tadi. Meski nilai tagihan diakui oleh pengurus. Pasalnya, tagihan itu ada di laporan keuangan AISA. Pemberian hak suara bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Proposal perdamaian yang diajukan empat entitas anak Tiga Pilar ini, tercatat total utang di PKPU Rp 3,82 triliun. Berdasarkan sifat tagihan, Rp 2,55 adalah tagihan konkuren, Rp 1,27 tagihan separatis. Jika dari jenisnya Rp 36,76 miliar utang dagang, Rp1,33 triliun utang bank, dan Rp 2,45 triliun utang perusahan tera?liasi. Kuasa hukum empat debitutrPringgo Sanyoto dari Kantor Hukum Kresna & Associates mengatakan, tagihan perusahaan terafiliasi muncul atas jaminan atas utang Obligasi TPS Food I/2013, Sukuk Ijarah TPS Food I/2013, dan Sukuk Ijarah TPS Food II/2013.

“Jadi tercatat di laporan keuangan holding (Tiga Pilar) beberapa aset debitur dijaminkan untuk bond-bond yang dirilis holding. Jadi holding yang mengajukan tagihan, langsung dari AISA,” kata Pringgo, Senin (24/9). Merujuk aporan keuangan AISA, Obligasi TPS Food I/2013 Rp 600 miliar, dan Sukuk Ijarah TPS Food I/2013 dijaminkan dengan aset tetap Tiga Pilar (entitas anak), Jatisari, dan entitas anak lainnya PT Poly Meditra I, serta piutang performing Tiga Pilar (entitas anak). Sukuk Ijarah TPS Food II/2016 senilai Rp1,2 triliun dijaminkan atas aset tetap Sukses Abadi.