Berita

Harga Kelapa Sawit Petani Non-Plasma Dinilai Terlalu Murah

Petani kelapa sawit non-plasma (swadaya) menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Moratorium dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit tidak menyentuh persoalan yang sedang dihadapi petani kelapa sawit. Sebab, Inpres Moratorium hanya mengatur perizinan dan pembenahan hak petani plasma. Salah satu persoalan yang membelit petani sawit swadaya saat ini adalah harga Tandan Buah Segar (TBS) yang rendah. Penyebabnya, pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) tidak membeli TBS petani swadaya. Petani swadaya menjual murah TBS ke tengkulak berkisar Rp 600-Rp 900 per kilogram (kg). Harga tersebut jauh lebih rendah di bawah rata-rata TBS petani plasma yang saat ini dihargai sekitar Rp 1.400 per kg. Karena itu, petani sawit swadaya mendesak pemerintah mencari solusinya.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyatakan, pemerintah bisa memperkuat kelembagaan petani swadaya agar memiliki nilai tawar untuk menjalin kemitraan dengan PKS sehingga harga TBS naik. “Ini concern yang perlu dijadikan fokus kementerian dan pemerintah daerah, untuk melakukan penguatan di masyarakat terutama di lembaga petani, karena melalui Inpres ini, seharusnya ada pembenahan di petani swadaya, dan ada skema kemitraan baru,” ujarnya, Senin (24/9). Dari sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit petani, sekitar 3 juta hektare merupakan milik petani swadaya dan sekitar 1 juta hektare yang merupakan milik petani plasma. Artinya jumlah petani swadaya jauh lebih besar ketimbang petani plasma yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Valens Andi, petani sawit dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Utara, mengatakan, saat ini TBS petani swadaya dalam keadaan tertekan.

Harga patokan yang diterapkan Dinas Perkebunan Sanggau sebesar Rp 1.400 per kg. Namun di tingkat petani rakyat harga jatuh. “Bisa di Rp 800 – Rp 900 per kg,” ucapnya. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono belum merespon pertanyaan KONTAN perihal ini. Artikel ini sekaligus koreksi jabatan Mukti yang sebelumnya ditulis Sekretaris Jenderal Gapki di artikel berjudul Moratorium Sawit Jangan Multitafsir, yang terbit Senin (24/9) di halaman 18.