Berita

IDI Mengusulkan Premi BPJS Dinaikan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai dana talangan pemerintah tak menyelesaikan de?sit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pun halnya alokasi pajak rokok untuk menambal de?sit institusi ini, tak memberikan solusi untuk jangka panjang. Untuk itu, IDI mengusulkan pemerintah menaikkan tarif premi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi non Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Pemerintah harus mencari penyelesaian masalah de?sit yang tetap,” kata Ilham Oetama Marsis, Ketua IDI di Kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/9).

Pertimbangan rekomendasi IDI, mayoritas peserta non PBI atau mandiri adalah orang yang yang berkecukupan, sehingga tak akan ada masalah bila premi ini dinaikkan. “Jadi, selama ini masyarakat berkecukupan mendapatkan premi yang sama dengan masyarakat miskin.

Hal ini mengakibatkan defisit dalam pembayaran,” tambahnya. IDI menghitung, premi aktual saat ini sebesar Rp 36.000 per peserta. Sementara, yang mendapatkan beban untuk pembayaran pemerintah senilai Rp 23.600 per peserta. Alhasil, pembayaran operasional yang aktual dari pemerintah itu ada kerugian Apalagi, saat ini jumlah peserta PBI semakin banyak dan pembayaran premi dari non PBI tidak berjalan baik, sehingga tak heran jika de?sit makin bertambah. Ilham menyampaikan, pendapat IDI tersebut telah dia sampaikan langsung kepada Presiden. Dalam pandangan IDI, kalau BPJS Kesehatan berjalan dengan pola yang sama seperti saat ini, maka tak heran jika hingga akhir tahun defisit mencapai Rp 16,5 triliun. Sementara dana talangan dari pemeritah yang digelontorkan hanya Rp 4,9 triliun.

IDI mengingatkan saat ini tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,05 triliun. Alhasil, dana talangan jelas tak mampu menutup tunggakan. Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf memastikan, dana talangan dari pemerintah sudah cair dan siap untuk membayar tagihan rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan memiliki kerjasama dengan 2.434 rumah sakit di seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan mengklaim sudah memiliki sejumlah daftar rumah sakit yang perlu dibayarkan. Karena itu ia meminta, masyarakat tidak perlu khawatir dana talangan ini akan dipakai untuk kegiatan lain. “Daftar rumah sakit sudah,” katanya.

Amanat Perpres
Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar sependapat dengan IDI, upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani defisit BPJS Kesehatan adalah menaikan premi. Pasalnya, ini merupakan perintah Peraturan Presiden No 112/2013 dan Peraturan Presiden yang baru saja diteken No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dia memperkirakan bila premi PBI naik sebesar Rp 36.000 per peserta, maka BPJS Kesehatan bisa mengantongi dana hingga Rp 46,39 triliun.