Berita

Ironi Persoalan Defisit BPJS Kesehatan

Defisit terus menghantui keuangan BPJS Kesehatan. Solusi yang diambil peme- rintah sangat lambat hingga defisit sudah semakin melebar hingga mengganggu operasional fasilitas kesehatan. Pihak rumah sakit mulai kelimpungan karena tunggakan belum dibayar. Akibatnya, mutu pelayanan kesehatan rakyat makin terpuruk. Langkah Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak efektif untuk mengatasi masalah defisit.

Adapun mekanisme penerapan kebijakan itu, dari 50% penerimaan pajak rokok daerah, 75% untuk menutup defisit BPJS Kesehatan juga belum ada kepastian seberapa besar angkanya. Perpres tersebut justru membuka persoalan baru terkait dengan melemahnya komitmen negara tentang bahaya merokok dan usaha pembatasan rokok bagi masyarakat. Sebelum ada Perpres, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/2017 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Tetapi Permen tersebut hasilnya belum efektif. Apalagi, pengelolaan keuangan daerah selama ini tidak transparan. Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp 10,98 triliun. Ini lebih rendah dari arus kas Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 BPJS Kesehatan yang terbebani dengan defisit sebesar Rp 16,5 triliun. Jika cukai rokok gagal mengatasi defisit, pemerintah hendaknya jangan ambil jalan pintas dengan cara menaikkan premi atau nilai iuran peserta BPJS Kesehatan.

Wacana itu ditentang publik karena masih banyak kekurangan terkait pelayanan. Bahkan, beberapa kepala daerah pernah mengancam memutuskan kontrak kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Karena banyak terjadi keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang dianggap tidak memuaskan. Masyarakat melihat kondisi carut-marut manajemen BPJS Kesehatan dan terjadi salah urus yang luar biasa.

Mismanajemen juga terjadi sehubungan dengan alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Di mana dalam APBN alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS didasarkan pada cakupan jumlah penduduk miskin, ternyata tidak klop dan sarat dengan masalah.

Cakupan alokasi tersebut di lapangan datanya masih tumpang tindih dan terjadi kerancuan di sanasini. Sehingga data tidak akurat dan rawan penyelewengan. Pemerintah daerah juga dituntut bertanggung jawab terkait dengan besarnya defisit di atas. Selama ini pemda melempar semua masalah ke pusat. Kontrol daerah terhadap pelaksanaan BPJS tidak efektif.

Padahal desentralisasi layanan, program kesehatan daerah telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Segmen yang paling terpukul jika iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinaikkan adalah kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) atau biasa disebut peserta mandiri. Mereka para peserta mandiri BPJS Kesehatan seperti contohnya pelaku UMKM, petani, wiraswasta, dan kelompok profesi lainnya sangat keberatan dengan kenaikan iuran.

Dengan adanya kenaikan iuran tersebut dan masih buruknya layanan yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan maka kategori peserta mandiri diprediksi semakin banyak yang tidak mampu membayar premi untuk seluruh anggota keluarganya. Kenaikan iuran merupakan langkah yang ironis dan kontraproduktif pada saat ini.

Apalagi usaha untuk meningkatkan jumlah peserta kategori PBPU tengah gencar dilakukan lewat iklan besar-besaran di berbagai media. Mestinya pemerintah memberi perhatian khusus terhadap PBPU yang mana merupakan segmen yang sangat sensitif secara ekonomi. Hal itu terlihat bahwa angka gagal mengiur dari kategori PBPU selama ini sangat besar. Begitu pula secara nasional prosentase jumlah total PBPU masih kecil.