Berita

Proyek Listrik 35000 MW Kembali Dilanjutkan

Para investor listrik kini bisa berlega hati. Pemerintah membatalkan kebijakan penundaan proyek pembangkit listrik sebesar 15.200 megawatt (MW). Beberapa bulan yang lalu, pemerintah mengumumkan untuk menunda proyek senesar itu guna menurunkan defisit neraca dagang alias current account deficit (CAD). Hanya, protes keras pengusaha mengular membuat pemerintah melunak dengan memutuskan hanya menunda proyek listrik sebeesar 4.640 MW.

Kabar terbaru yang sampai ke berbagai media, seluruh proyek listrik akan dilanjutkan, baik proyek yang belum ? nancial close maupun dalam proses konstruksi. Artinya mega proyek listrik sebesar 35.000 MW berlanjut. Direktur Jenderal Ketena- galistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Andy Noorsaman Sommeng menegaskan, kemungkinan semua proyek listrik akan berlanjut. Ini dengan mempertimbangkan kebutuhan listrik, kepastian investasi dan kurs rupiah yang kini relatif membaik. “Ya betul (ada kemungkinan tidak ada pergeseran sama sekali),” ungkap Andy saat dikonfirrmasi, Selasa (25/9).

Dia juga memastikan, semua proyek pembangkit jalan normal. “Investor kaget (soal penundaan). Makanya, saya sekarang bicara meyakinkan investor supaya tak bertanyatanya lagi. Ini agar mereka tenang menanamkan investasinya di Tanah Air,” ujar dia. Sekretaris Jenderal Masyarakat Ketenagalistrikan Indo- nesia (MKI) Heru Dewanto menjelaskan, keputusan ini jadi indikasi pemerintah mendengar masukan dunia usaha. Jika penundaan proyek kelistrikan hanya terkait soal pelemahan kurs rupiah, langkah itu bisa jadi salah kaprah. Infrastruktur kelistrikan adalah proyek jangka panjang. Persoalan rupiah adalah jangka pendek.

Alhasil, masalah jangka pendek harusnya dicarikan solusi jangka pendek, begitu pun sebaliknya. Heru menilai, ada dua implikasi serius jika pemerintah menunda proyek listrik yakni yakni secara legal dan komersial. “Jika proyek kontrak dimundurkan, ada implikasinya, bergantung kontrak. Jika komersial, saat proyek ditunda, implikasi ke biaya konstruksi dan sebagainya, karena nanti harga berubah,” kata Heru yang jugaPresiden Direktur PT Cirebon Electric Power. Ia berharap, pemerintah konsisten dengan putusannya. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) memilih menunggu reaksi dan masukan investor. “IPP berharap begitu (sama sekali tidak ada penundaan),” kata Juru bicara APLSI, Rizal Calvary.

Bagaimana Pendapat Para Ahli ?
Saya menilai, program kelistrikan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tiga tantangan. Pertama, soal listrik sebagai kebutuhan energi nasional. Kedua, listrik dalam dimensi bisnis untuk menjaga kepastian investasi. Ketiga, soal menjaga de? sit neraca perdagangan, yang berhubungan dengan penguatan kurs rupiah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana meletakkan titik equilibrium agar ketiga tantangan itu tak berbuah menjadi permasalahan? Menurut saya, kebijakan pemerintah memundurkan commercial operation date (COD) bagi proyek listrik berkapasitas 10.560 megawatt (MW) menjadi langkah strategis untuk menetapkan titik equilibrium tersebut.

Dari sisi listrik sebagai kebutuhan energi nasional, penyesuaian masa COD itu bukan persoalan, asalkan masih sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Terlebih, untuk mempertimbangkan pemenuhan reserve margin 30% dan komitmen terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Dari sisi neraca perdagangan, pengurangan impor tetap harus dijalankan, tentu dibarengi peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Nah, dari sisi bisnis dan menjaga kepastian investasi, secara substansial, langkah itu sebenarnya sudah strategis. Pemerintah memberikan kepastian saat proyek telah memasuki masa konstruksi dan sudah memiliki kesepakatan di tingkat kementerian.

Maka hal itu tidak akan mengalami kemunduran. Sekali pun ada perubahan kalkulasi, hal tersebut masih wajar, karena memang harus ada kajian teknis dengan mempertimbangkan sejumlah asumsi tertentu. Bagi saya, pengunduran COD untuk menyesuaikan pertumbuhan ekonomi, yang saat penyusunan program kelistrikan 35.000 MW, dipatok sebesar 7,2%. Namun, realisasi pertumbuhan ekonomi meleset menjadi hanya 5,02%. Sehingga, asumsi pertumbuhan listrik harus disesuaikan dari 8,3% menjadi 6,86%. Jadi, penyesuaian proyek pembangkit listrik itu terbilang rasional, sesuai dengan sensitivity analysis.